DISKRIMINASI…

Data yang berwujud dot HTML itu akhirnya terbuka juga. Ups… eh, salah ya ekspresi geramnya? Bukan geram karena prahara PSSI yang tetap mempertahankan Nurdin Halid untuk tetap menjadi Ketua Umum PSSI padahal dia tersandung kasus korupsi minyak goring. Bukan pula geram karena DPR tetap saja menangguhkan Guru besar dan Ketua LPM Universitas Brawijaya (Unbraw) untuk tetap menjadi anggota KPU 2007-2012 padahal dia juga tersandung kasus korupsi tentang pengadaan proyek fiktif dari beberapa proyek LPM Unbraw dan penyertaan konsultan serta pengawasan pembangunan pabrik gula Kigumas pada tahun 2003. Terlebih lagi bukan geram kepada kasus-kasus lain yang seluruh aparat hukumnya sudah tidak merasa malu untuk membisniskan idealismenya, salah satunya kasus Adelin 2 hari yang lalu…

Geramku kali ini yang harus aku kasi emoticon HHHH… suara orang mendesah, eh pasrah ya? Hehehe Auk ah! Kembali ke geramku karena membaca artikel dan kisah yang sering terjadi tentang etnisku. Sangat sering terjadi si… tapi itu sudah dianggab sebagai hal yang wajar. Padahal ketidak wajaran itu adalah wujud nyata dari ketidakadilan.

Artikel tentang kakek beradik yang mempunyai ayah berkebangsaan Cina dan Ibu berkebangsaan Indonesia ini mengalami kesulitan tentang proses mengurus kartu identitas kependudukan. Heran… bahkan setelah 20 tahun hidup di Indonesia selama itukah mereka belum bisa di anggab sebagai warga negara Indonesia? Lalu mereka selama ini sebagai warga Negara apa?

Tidak kaget memang aku mendengarnya, karena hal itu adalah hal yang telah lumrah terjadi bagi etnis kami. Apa yang salah dengan ini semua? Atau tepatnya jika boleh bertanya apa yang salah dengan etnis kami?

Kadang aku punya mimpi agar seluruh etnisku dapat kritis secara langsung kepada petugas kantor catatan sipil yang sering menyebut diri sebagai birokrat, seperti yang di lakukan oleh saudaraku Enin yang malang di suatu tempat yang tidak aku ketahui rimbanya…

Begini ceritanya :

Terjadi percakapan antara Enin yg WNI Keturunan Kami dgn sang birokrat.
"Saudara punya SBKRI?"
"Punya."
"Mana?"
"Tidak saya bawa. Ada di rumah."
"Kenapa tidak Saudara bawa? Untuk mengurus ini Saudara harus bisa menunjukkan SBKRI Saudara. Kalau tidak tidak bisa diteruskan karena perlengkapan admnistrasinya tidak lengkap."
"Harap maklum, Pak. SBKRI itu adalah dokumen yg paling saya sayangi. Sehingga saya simpan rapat2 di rumah...."
Hening sejenak. Tak lama kemudian, Enin mengajukan pertanyan yg menohok logika Orde Baru.
"Bapak sendiri punya SBKRI?"
"Apa?"
"Saya tanya, bapak punya SBKRI?"
"Tidak. Untuk apa? Saya pribumi."
"Apakah Bapak warganegara Indonesia?"
"Jelas. tentu saja!!"
"Mana buktinya?"
"Maksud Saudara ini apa?!!
"Bagaimana kita bisa yakin kalau Bapak ini warganegara Indonesia. Bagaimana Bapak bisa mengaku-ngaku sebagai orang Indonesia, warganegara Indonesia, sedangkan Bapak tidak punya dokumen resmi yg dapat membuktikan itu?"
"???"
"Jelek2 begini, saya orang Indonesia. Saya ini warganegara Indonesia. Saya tidak asal mengaku saja seperti bapak. Karena saya punya dokumen resmi yg dapat membuktikan hal ini. Namanya SBKRI."
---

Cerita di atas memang benar2 menohok logika birokrat. Kalau memang SBKRI adalah dokumen yg paling sahih u/ membuktikan kewarganegraan seseorang, kenapa hanya etnis Kami saja yg mempunyai kewajiban untuk itu? Padahal mereka sudah turun-temurun dilahirkan sebagai WNI. Lain halnya kalau orang tsb apapun etnisnya semula WNA dan hendak menjadi WNI

Aneh memang dan aku juga yakin sikap kritis seperti inipun tidak akan membawa perubahan yang besar. Apalagi perubahan secara struktural yang diperjuangkan oleh mereka yang ada di senayan. Tapi... minimal dengan keberanian sikap dan kritis seperti itu bisa memberikan kesadaran bahwa mereka sudah terlampaui dalam dan kejam untuk melakukan ketidakadilan. Dan aku yakin itu tidak akan di benarkan oleh agama manapun!

Tetapi semua juga kembali kepada personalnya, ya pribadi masing-masing dari tiap birokrat. Apakah mereka masih menganggab etnis kami sebagai penjajah ekonomi? Meskipun sebagai pendatang sebagian besar etnis kami adalah orang dengan status meteri lebih tinggi daripada warga yang sering menyebut mereka sendiri, pribumi. Terlalu sering bahkan mereka menyatakan dengan sinis bahwa etnis kami itu singkek. Duh... sakit memang.

Seharusnya...
Sebagai bangsa yang memahami tepa slira dan penuh hikmah, mereka bisa belajar secara cepat bagaimana etnis kami bisa seperti itu. Dengan begitu siapa tahu status mereka bisa merubah minimal menyamai atau bahkan lebih baik. Sangat rugi jika terus menerus menutup diri sendiri dan bersikap apatis terhadap etnis kami. Bahkan seharusnya mereka mengamalkan amar ma’ruf seperti yang selau mereka dengungkan dalam khasanah keilmuan mereka. Dan aku yakin kondisi mereka lebih mulia jika benar-benar mau mengaplikasikan prinsipnya.

Allahuahlam bis showab
Ku serahkan semua kepada Gusti Allah, yang Maha Tahu segalanya...